BPK AUDIT KEUANGAN DESA SE-LOBAR

Giri Menang, Senin 27 Februari 2017 – Keuangan desa se-Lobar yang bersumber dari dana APBD dan APBN akan segera diaudit BPK Perwakilan NTB. Audit ini dilakukan berdasarkan amanat UU No 17 tahun 2003, di mana laporan keuangan daerah akan diperiksa BPK untuk diberikan opini. Sebagaimana diketahui pada tahun 2015 silam Pemkab Lobar telah memperoleh opini WTP dari BPK, untuk itu diharapkan kembali ditahun 2016 tetap meraih predikat WTP.

Ketua Tim BPK Perwakilan NTB, Ibu Diah menjelaskan bahwa pihaknya diberikan tugas oleh atasan untuk memeriksa keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2016. Pemeriksaan sendiri dimulai dari tanggal 6 Februari 2017.
Alasan BPK turun untuk memeriksa desa karena desa diberikan dana oleh negara yang bersumber dari APBD dan APBN. Selain itu ada juga yang bersumber dari bantuan desa, bagi hasil pajak atau retribusi.

“Tentunya dana yang dikeluarkan akan diminta pertanggungjawabannya, termasuk bukti-bukti pemakaiannya untuk dilaporkan ke BPK,” jelas Ibu Diah di hadapan para kades se-Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar kemarin (27/2).

Dalam pemeriksaan ini para kades se-Lobar dikumpulkan untuk diberikan penjelasan seperlunya. Pihak BPK sendiri telah menyiapkan formulir untuk diisi oleh bendahara desa selaku penanggung jawab pengeluaran keuangan desa. Untuk setiap desa akan mengisi formulir yang dibagikan inspektorat yakni mengisi jumlah Dana Desa, Alokasi dana desa, dan retribusi pajak dan dana-dana yang diterima oleh desa, serta penggunaan dari dana tersebut.

“Jika ada desa yang belum paham diharapkan didampingi oleh inspektorat dan menanyakan langsung ke inspektorat yang mendampingi kecamatan,” pinta Diah.

Dalam penggunaan dan pendapatan desa, lanjut Diah, pihak BPK tidak melaksanakan uji petik untuk semuanya, melainkan hanya memastikan masuk tidaknya dana APBD. Sedangkan untuk penggunaannya tetap akan dilakukan uji petik. Bagi yang sudah diuji petik akan dimintakan bukti pendukung serta surat pertanggungjawabannya oleh pihak BPK, sesuai lampiran yang sudah dikirimkan.

“Walaupun tidak semua diperiksa, namun tidak menutup kemungkinan akan memperluas uji petik atau sampel. Jadi bagi desa yang tidak melakukan uji petik diharapkan tetap mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan sebagaimana mestinya,” jelas Diah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah dua kali berturut turut mendapatkan WTP dari Badan pemeriksa Keuangan RI, dengan mempertahankan predikat itu tentu banyak hal yang dilakukan oleh semua SKPD dengan membuat laporan surat pertanggungjawan untuk di laporkan ke BPK. Untuk itu pemda Lobar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan tertib administrasi keuangan mulai dari awal untuk seluruh desa yang ada di Lombok Barat yang bersumber dari alokasi dana desa, kegiatan pemeriksaan berlangsung di aula utama kantor Buapti Lombok Barat (27/2)

Kepala BPKAD Lobar H.Joko Wiratno menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk memastikan dana transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sudah diterima oleh pihak desa, baik jumlah maupun penggunaannya.

“Kali ini pemeriksaan untuk 42 SKPD dan Desa akan diperiksa semua, tidak seperti tahun lalu yang hanya pengambilan sampel,” katanya.

Untuk itu Joko minta kepada seluruh kepala SKPD dan kades agar segera memberikan laporan yang diminta BPK. Pihak BPK saat ini dikejar waktu untuk menyelesaikannya. Selain itu BPK memiliki prosedur tetap (protap) aturan yang tegas. Jika dengan protap itu desa tidak mampu maka desa harus membuat surat tidak mampu.

Joko juga berharap agar pihak BPMPD berperan aktif mendampingi desa, termasuk laporan dana desa yang sudah diterima sesuai format dan aturan yang sudah ditentukan. Demikian juga jumlah anggaran yang diterima harus sesuai dengan jumlah yang dilaporkan. (DEDY/ANDY- Humas)

 

WhatsApp Image 2017-02-27 at 1.03.46 PM WhatsApp Image 2017-02-27 at 1.03.52 PM WhatsApp Image 2017-02-27 at 1.03.51 PM