Tupoksi

TUGAS DAN FUNGSI BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

Selanjutnya tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati  Lombok Barat Nomor  82  Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pembentukan BPKAD ini sebagai lembaga teknis daerah dihajatkan untuk memperkuat organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Perubahan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kantor Aset Daerah ini merupakan langkah strategis dalam ikhtiar mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik karena sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi satu kesatuan, dimana uang dan aset  harus dapat disajikan dalam neraca dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pembagian Tugas dan Fungsi pada Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat menurut Jabatannya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Merumuskan Rencana Strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Merusmuskan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan, serta evaluasi dan pelaporan aset;
d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
e. Merumuskan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, keuangan, membina, mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Sekretariat membawahi :
2.1. Sub Bagian Program;
2.2. Sub Bagian Keuangan;
2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1. Sub Bagian Program
Mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub bagian Bagian Program memiliki fungsi :
a. menyiapkan rencana dan anggaran subbagian perencanaan;
b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran program dan kegiatan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
e. penyiapan bahan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
i. pelaksanaan penyiapan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub. bagian program; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sub.bagian Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbagian Keuangan memiliki fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan rencana dan anggaran Sub bagian Keuangan;
b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
c. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
e. pelaksanaan administrasi keuangan;
f. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
g. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
i. pelaksanaan penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RKPBMD);
j. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
k. pelaksanaan penyiapan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

2.3. Sub.bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sub bagian Umum memiliki fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

 

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas tugas pokok pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah;
b. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah;
c. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
d. penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
e. penyusunan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f. penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan dan Penjabaran APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
g. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah;
h. pengkoordinasian penyusunan Laporan Realisasi APBD secara periodik;
i. penyusunan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
j. penyajian informasi keuangan daerah;
k. pelaksanaan koordinasi realisasi pemungutan retribusi daerah;
l. pelaksanaan analisis terhadap realisasi target pemungutan retribusi daerah;
m. pelaksanaan pencatatan penerimaan pendapatan lain – lain yang sah;
n. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
o. pelaksanaan monitoing dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;
p. penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih/kurang dan Laporan Operasional ;
q. pengumpulan dan pengelolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi;
r. pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan dan Pajak Provinsi
s. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaporan piutang daerah; dan
t. penyusunan bahan pemutakhiran data Sistem Informasi keuangan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Membawahi :
3.1. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
3.2. Sub Bidang Akuntansi; dan
3.3. Sub Bidang Pelaporan.

3.1. Sub Bidang Informasi dan Keuangan Daerah
Sub Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Informasi Keuangan Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis subbidang Informasi Keuangan Daerah;
b. penyajian informasi keuangan daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait informasi dan tekhnologi ;
d. pelaksanaan pemutakhiran data sistim informasi manajemen daerah (SIMDA) baik SIMDA BMD maupun SIMDA Keuangan;
e. penyiapan dan mengirim laporan kepada instansi terkait mengenai informasi keuangan Daerah baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
f. pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
g. penyiapan rekonsiliasi atas informasi keuangan daerah dengan instansi terkait; dan
h. penyiapan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya

3.2. Sub Bidang Akuntansi
Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Akuntansi.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis subbidang akuntansi;
b. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
c. Penyusunan petunjuk teknis kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang akuntansi;
f. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada sub bidang akuntansi;
g. penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya;
h. pelaksanaan penyajian dan pengkoordinasian atas pelaksanaan standar akuntansi pemerintah;
i. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian subbid akuntansi; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya.

3.3. Sub Bidang Pelaporan
Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbid pelaporan;
b. penyiapan penyusunan Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
c. pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah;
d. pengkoordinasian penyusunan Laporan Realisasi APBD secara periodik;
e. penyiapan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD;
f. penyajian informasi keuangan daerah;
g. pelaksanaan koordinasi realisasi Pendapatan daerah dan Belanja daerah
h. pelaksanaan monitoing dan evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah;
i. penyiapan penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Perubahan SALLO dan LPE;
j. pengumpulan dan pengolahan data Pendapatan daerah dan Belanja daerah;
k. pembuatan laporan realisasi secara berkala (Bulanan dan Tahunan);
l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya.

 

4. Bidang Pengelolaan Keuangan

Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
d. pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
e. pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
f. pelaksanaan pemrosesan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
g. pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
h. pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
i. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
j. pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD;
k. penyiapan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;
l. Penyusunan, pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
m. pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
n. pelaksanaan koordinasi penetapan target dan realisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
o. pelaksanaan sebagian fungsi Kuasa BUD, meliputi :

  • penyiapan anggaran kas;
  • penyiapan SPD;

p. penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan kegiatan APBD;
q. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut;
r. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
s. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
t. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
v. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
w. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ; dan
x. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Bidang Perbendaharaan membawahi :
4.1. Sub Bidang Anggaran;
4.2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
4.3. Sub Bidang Kas Daerah/Hibah.

4.1. Sub Bidang Anggaran
Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Anggaran.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi anggaran;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi anggaran;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi anggaran;
d. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD;
e. penyiapan dan penyusunan nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD;
f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi anggaran;
g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Sub Bidang Perbendaharaan
Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Perbendaharaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Seksi perbendaharaan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Seksi perbendaharaan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi perbendaharaan;
d. penerbitan SP2D, menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan dan menyelesaikan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
e. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian Seksi perbendaharaan;
f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Subbidang Kas Daerah/ Hibah
Sub Bidang Kas Daerah/Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Kas Daerah/Hibah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Kas Daerah/Hibah mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis Subbid Kas Daerah/Hibah ;
b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Subbid Kas Daerah/Hibah ;
c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Subbid Kas Daerah/Huibah ;
d. penelitian dan pengesahan SPJ hibah;
e. pelaksanaan pembukuan atas Dana Transfer hibah ;
f. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian terhadap dana transfer dan Hibah ;
g. penyusunan, pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan terhadap dana transfer dan hibah ; dan
i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

 

5. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan

Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengadaan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengadaan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengadaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengadaan terdiri dari :
5.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan;
5.2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
5.3. Sub Bidang Pengadaan.

5.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan
Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Perencanaan dan Pemeliharaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan menghimpun rencana detail kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang milik daerah yang meliputi penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah, standar harga dan perencanaan anggaran barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBMD);
g. penyiapan bahan dan menghimpun Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan teknis, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah;
j. pelaksanaan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan anggaran barang milik daerah;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan;
l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
m. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
n. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
o. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
p. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
q. pengevaluasian pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
r. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
s. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
t. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan
Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemanfaatan dan Penggunaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan data barang milik daerah untuk penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaannya;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang meliputi proses penggunaan barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun sistem dan prosedur Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pendayagunaan barang milik daerah;
h. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis pendayagunaan barang milik daerah untuk bahan penerbitan izin pemanfaatan barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan melaksanakan proses penerbitan izin Pemanfaatan barang milik daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
l. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
q. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
r. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
s. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.3. Sub Bidang Pengadaan
Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengadaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pengadaan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengadaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengadaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengadaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan menghimpun rencana detail kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang milik daerah yang meliputi penyusunan standar kebutuhan barang milik daerah dan standar harga barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBMD);
g. penyiapan bahan dan menghimpun Data Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai anggaran barang milik daerah;
i. pelaksanaan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pengadaan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
l. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
p. pengevaluasian pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
q. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
r. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
s. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

6. Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan

Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penatausahaan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penatausahaan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pengamanan, pemindahtanganan dan penatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan terdiri dari :
6.1. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
6.2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
6.3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan.

6.1. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa
Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional sub bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan data barang milik daerah untuk penyelenggaraan pemanfatan dan pendayagunaannya;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pemanfatan dan Penyelesaian sengketa barang milik daerah yang meliputi proses penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan dan pengelolaan tuntutan ganti rugi barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan menyusun sistem dan prosedur pemanfatan dan penyelesaian sengketa barang milik daerah;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis barang milik daerah untuk bahan penerbitan izin pemanfaatan barang milik daerah;
h. penyiapan bahan dan melaksanakan proses penerbitan izin pemanfatan barang milik daerah;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa;
j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
k. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
l. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
m. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
n. pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
o. pelaksanaan evaluasi tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
p. pembuatan dan pemeriksaan konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
q. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
r. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan
Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Pemindahtanganan dan Penghapusan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas :
a. penyusunan rencana kerja Pemindahtanganan dan Penghapusan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset;
c. penyusunan standar dan mekanisme pengelolaan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset daerah;
d. pelaksanaan pengawasan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset daerah;
e. pembuatan daftar inventaris aset daerah dan melaksanakan legal audit aset daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. penyiapan dokumen, mekanisme dan prosedur dalam rangka Pemindahtanganan dan Penghapusan aset daerah;
h. penyimpanan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan aset daerah;
i. pelaksanaan inventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan aset; dan
k. penilaian prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan
Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan Penatausahaan dan Pembinaan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Penatausahaan dan Pembinaan;
b. penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Seksi Penatausahaan dan Pembinaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penatausahaan dan Pembinaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
d. penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisi data barang milik daerah sebagai bahan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
e. penyiapan bahan dan melaksanakan penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
f. penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
g. penyiapan bahan dan melaksanakan rekapitulasi laporan barang milik daerah dari satuan kerja perangkat daerah yang meliputi rekapitulasi laporan mutasi barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus barang milik daerah;
h. penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah, meliputi pencatatan/pembukuan barang milik daerah, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah sebagai bahan perumusan kebijakan tindak lanjut dalam pengelolaan barang milik daerah;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi Penatausahaan dan Pembinaan;
k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
l. pendistribusian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
m. pemberian petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
n. pemeriksaan hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
o. pengarahan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
p. pelaksanaan evaluasi tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
q. pembuatan dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
r. pelaporan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
s. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.