Visi Misi

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas Dan Akuntabel Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Yang Unggul, Mandiri, Sejahtera Dan Bermartabat
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang pada pengelolaan keuangan dan aset daerah; 1.    Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien;

2.    Pengkajian rencana pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;

1.    Kemitraan dengan pihak terkait dalam  peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2.    Peningkatan kualitas pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Misi 2 : Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan;
Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan; Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3.    Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4.    Peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis Tekhnologi Informasi (IT);

1.    Penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;

2.    Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum.
Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 1.    Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;

2.    Peningkatan professionalisme aparatur.

Mengembangkan potensi Aparatur Sipil Negara sesuai bidang dan tanggungjawab serta penerapan reward dan punishment.