Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA SKPD

Program Indikator Kegiatan Indikator
Output Outcome
1.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 2.   Penyediaan jasa surat menyurat Pendistribusian surat menyurat Terwujudnya komunikasi dan koordinasi melalui surat.
3.   Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan fasilitas telepon dan jaringan  internet Tersedianya jasa telpon, sumber daya air dan listrik.
4.   Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk percepatan kerja

 

Terbangunnya budaya dan disiplin kerja

 

5.   Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas/ operasional Tersedianya jasa service dan suku cadang kend. dinas Terpeliharanya kenda. Dinas/ operasional
6.   Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran Jasa pengelolaan Administrasi Keuangan. Terlaksananya fungsi penatausahaan keuangan SKPD dan SKPKD
7.   Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan kantor (cleaning service) dan pramu kantor. Terciptanya lingkungan kerja yang indah, bersih, sehat dan nyaman
8.   Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terseianya jasa perbaikan peralatan kantor Terjaganya peralatan kantor dengan baik
9.   Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor
10.                Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan kantor Terpenuhinya cetak dan penggandaan kantor
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Surat kabar, buku-buku tentang pengelolaan keuangan dan aset, berbagai macam peraturan perundang-undangan Pelayanan  dokumentasi, perpustakaan dan Informasi publik  (PPID)
f.     Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya  konsumsi tamu dan kegiatan Pelayanan tamu yang memuaskan dan kelancaran kegiatan
g.   Rapat-rapat koordinasi ke dalam/ luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Sinkronisasi kebijakan pengelolaan keu. daerah antara pusat dan daerah
h.   Akuisi pengarsipan Tersedianya pengarsipan berkas kantor Terjaganya berkas-berkas kantor dengan baik
i.     Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Tersedianya jasa pengelolaan keuangan dana bansos Tercapainya pengelolaan keuangan dana bansos dengan baik.
2.    Program Peningkatan  sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai a.   Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional Kelancaran tugas dan pelayanan  yang memuaskan.
b.   Pengadaan peralatan gedung kantor Bertambahnya peralatan gedung kantor Kelancaran tugas dan pelayanan  yang memuaskan.
c.   Pengadaan Mebeulair Bertambahnya mebeulair kantor Kelancaran tugas dan pelayanan  yang memuaskan.
d.   Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor secara berkala Terjaganya kebersihan gedung kantor setiap hari.
e.   Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya pelayanan BBM, Suku Cadang pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak , pembayaran perpanjangan STNK. Mengoptimalkan pemanfaatan kendaraan dinas/operasional
3.   Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Terwujudnya dokumen perencanaan dan Laporan akuntabilitas BPKAD a.   Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja      SKPD. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program/kegiatan BPKAD dan penyusunan LAKIP Percepatan penyerapan anggaran, pencegahan timbulnya kerugian daerah dan meningktanya akuntabilitas kerja BPKAD
b.   Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan setiap semesternya Ketersediaan data dan bahan laporan keuangan semesteran
c.   Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan tahunan SKPD Ketersediaan data dan bahan laporan akhir tahun
d.   Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Tersusunnya dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA Ketersediaan data dan dokumen KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
e.   Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD Ketersediaan data dan dokumen LAKIP
f.     Penyusunan laporan keuangan triwulan Tersusunnya laporan triwulan kantor Ketersediaan data dan laporan triwulan kantor
g.   Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD Ketersediaan data dan laporan keuangan SKPD
h.   Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda Tersusunnya laporan semester dan prognosis PEMDA Ketersediaan data dan bahan laporan rognosis PEMDA
i.     Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik Tersedianya data dan bahan laporan keterbukaan informasi publik Ketersediaan dokumen untuk publik.
4.   Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya sumber daya aparatur yang handal a.   Sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan dan aset daerah Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah Terpenuhinya aparatur pengellaan keuangan dan aset daerah yang handal
5.   Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Terwujudnya kelembagaan yang baik dan berkapasitas a.   sistem info. dan penerapan sistem info. Berbasis IT (SOP) Tersedianya sistem informasi berbasis IT Terpenuhinya sistem informasi berbasis IT.
6.   Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Terbentuknya sistem informasi pertanahan dan BMD a.   Penyusunan database asset daerah Tersusunnya database aset daerah dan BMD dalam bentuk database Tersedianya dtabase aset dan BMD.
7.   Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terbinya sertifikat tanah pemda dan pemasangan pelang tanh Pemda serta Pengadaan Tanah Pemda a.   Penyertifikatan tanah dan pembuatan pelang nama hak atas tanah milik daerah Bukti kepemilikan tanah milik Pemda Lobar Kepastian hukum dan hak atas tanah milik Pemda Lobar dan mencegah timbulnya sengketa aset
b.   Pengadaan Tanah Pemda Tersedianya pengadaan tanah Pemda Bertambahnya tanah Pemda
c.   Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan BMD, penyusunan daftar aset bermasalah/sengketa aset. Penertiban aset
8.   Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Terselesaikannya sengketa tanah Pemda a.   Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Penyelesaian sengketa tanah Pemda melalui jalur hukum dan musyawarah Berkurangnya kasus sengketa tanah Pemda.
b.   Inventarisasi tanah milik Daerah Terinventarisirnya aset Pemda (tanah pemda) Terpeliharanya tanah Pemda dengan baik.
9.   Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah  Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pembentukan TAPD, Pelaksanaan  TAPD, penyusunan dan pembahasan RAPBD, penetapan APBD, penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Pelaksanaan APBD
b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Perda Penjabaran APBD. Pelaksanaan penjabaran APBD
c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan dan pembahasan RAPBD Perubahan, Penetapan APBD Perubahan dan penyusunan DPA Perubahan Pelaksanaan APBD Perubahan
d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tersusunnya rancangan KDH penjabaran perubahan APBD Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD
a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan Raperda pertanggungjawaban APBD
b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Tersusunnya Rancangan Perda KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan opini BPK atas laporan hasil pemeriksaan LKPD
c. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Tersedianya sistem informasi keuangan daerah Tersusunnya database keuangan daerah
d. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Tersedianya jasa pengelolaan keuangan daerah Ketersediaan informasi pengelolaan keuangan daerah
e. Peningkatan manajemen aset / barang milik daerah Laporan BMD dan DKBMD/DKPBMD. Menyajikan data neraca aset dalam LKPD  dan menyiapkan perencanaan dan penganggaran pengelolaan BMD
f.   Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Penilaian BMD Pelaksanan Penghapusan,  pemusnahan, pemindah tanganan dan kerjasama pemanfaatan BMD
g. Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD Penyusunan draft DPA dan DPPA SKPD Tersedianya draft DPA dan DPPA SKPD
h. Penunjang petugas pengelola keuangan SKPD Tersedianya jasa petugas pengelola keuangan SKPD Tertibnya pengelolaan keuangan SKPD
a.  Pemeriksaan dan penelitian fungsional laporan Tersedianya jasa penelitian fungsional laporan Tertib administrasi fungsional laporan keuangan.
b. Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD Tersedianya Rekonsiliasi dan SPJ SKPD Rekonsiliasi SPJ, laporan keuangan dan laporan BMD
c. Penyusunan laporan harian dan bulanan Tersusunnya data dan bahan laporan harian dan bulanan SKPD Tersedianya data dan bahan laporan harian dan bulanan SKPD
d. Penyusunan SP2D Tersedianya jasa penyusunan SP2D Ketersediaan SP2D SKPD tepat waktu
e. Koordinasi TPTGR Terselenggaranya koordinasi TPTGR oleh majelis dengan optimal Sidang Tim Majelis TPTGR terhadap SKPD terkait
f.   Penyusunan SPD Tersusunnya SPD SKPD sesuai dengan kebutuhan pendanaan Tersedianya dana per SKPD
g. Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lomobk Barat Terkelolanya Gaji Aparatur Sipil Negara se kab. Lobar Tercetaknya Gaji se Kab. Lobar
h. Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan Terlaksananya rekon dan asistensi kedua Memberikan arahan terhadap SKPD terkait tentang keuangan daerah
i.   Penyusunan produk hukum bidang keuangan Tersusunnya produk Hukum Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Penetapan penggunaan BMD, kerjasama pemanfaatan, penagihan dan pemungutan hasil kerajasama pemanfaatan BMD Tertibnya penatausahaan BMD dan peningkatan kontribusi pemanfaatan BMD terhadap pendapatan asli daerah
b.    Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual Terlaksananya pelatihan kebijakan akuntansi berbasis akrual Memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan.