Rapat Persiapan Uji Coba Transaksi Non Tunai Kabupaten Lombok Barat Jilid II

Giri Menang_ 30 Oktober 2017. Rapat lanjutan pembahasan mengenai persiapan penggunaan transaksi Non Tunai di Pemda Lobar menindaklanjuti rapat serupa yang diadakan beberapa hari sebelumnya sekaligus sosialisasi kepada berdahara pengeluaran dan pihak terkait dari 5 OPD yang akan melaksanakan uji coba Transaksi Non Tunai di lingkup Pemda Lombok Barat.

Sebanyak 5 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bakal menerapkan transaksi non tunai, terhitung 1 November 2017 besok. Kelima OPD itu, yakni Sekretariat Daerah (Setda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), BAPPEDA, BAPENDA, dan Badan Kepegawaian Daerah dan Sumberdaya  Kabupaten Lombok Barat.

Pada rapat kali ini Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Lobar yg memimpin rapat sosialisasi ini menjelasakan secara rinci tentang tata cara penggunaan transaksi Non Tunai.

Sosialisasi implementasi transaksi non tunai menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tertanggal 17 April tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.

Selain mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, tepat guna, transparan dan akuntabel, sosialisasi tersebut juga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bendahara pengeluaran terhadap penerapan program transaksi non tunai.

Dengan transaksi non tunai ini, diharapkan akan menghindarkan bendahara pengeluaran dari permasalahan hukum terkait seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah. Implementasi transaksi non tunai itu juga dipercaya cukup ampuh sebagai salah satu solusi pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Kemajuan teknologi yang mendukung transaksi non tunai mengakomodir transaksi pembayaran untuk menyimpan data dan bukti transaksi dalam sistem elektronik.

Adapun Kesimpulan dari Rapat ini adalah bahwa transaksi non tunai ini merupakan jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Dengan demikian, direncanakan mulai Bulan November 2017, belanja barang dan jasa, Kesra maupun untuk gaji  pegawai dengan batas Rp. 2 Juta ke atas harus menggunakan transaksi nontunai.