SELALU REALISASI 100%, PATI PELAJARI PBB DI LOBAR

PATI PELAJARI PBB DI LOBAR

Giri Menang, Selasa 29 Agustus 2017 – Prestasi Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lombok Barat yang selalu melampaui 100% dari target, memantik Kabupaten/ Kota lain untuk menjadikan Kab. Lobar sebagai ajang study banding.

Terakhir hari ini, Selasa (29/8) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Lobar menerima kunjungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati Jawa Tengah di Kantor Bapenda Kab. Lobar di Giri Menang Gerung.

Kunjungan yang diikuti oleh 30 Orang Staff Bidang PBB dan para Camat Se Kab. Pati yang dipimpin oleh Kabid PBB BPKAD Pati, Subono itu diterima oleh Kepala Bapenda Kab. Lobar Dra. Hj. Lale Prayatni yang didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Penagihan pada Bapenda Kab. Lobar.

Maksud dari kunjungan menurut Subono adalah untuk mengetahui pelaksnaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kabupaten Lombok Barat.
“Kami dapat informasi bahwa capaiannya selalu 100%, sehingga kami ingin mempelajari kiat dan strategi dalam kerja untuk diterapkan di Kab. Pati,” ujarnya.

Kepala Bapenda Kab. Lobar Dra. Hj. Lale Prayatni di tempat yang sama menyampaikan bahwa permasalahan PBB P2 untuk semua daerah adalah sama, yaitu adanya piutang pajak warisan dari Pemerinth Pusat.

“Di Kab. Lobar sendiri, piutang itu berjumlah sampai dengan 32 miliar lebih yng sampai saat ini belum dilakukan penghapusan,” terangnya.
Mantan Kepala Dinas Perindag Kab. Lobar itu pun memaparkan di hadapan para tamu tentang banyak upaya yang telah dilakukan oleh SKPD-nya untuk meningkatkan PAD, di antaranya dengan melakukan pengujian dan pendataan akurasi basis data PBB hasil pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, pendataan berbasis sensus, pemutahiran data, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak dan terobosan lainnya di bidang penagihan.

Lale pun mengutarakan banyak kendala yang ditemui anak buahnya. Di antara kendala yang sering muncul di lapangan menurut ibu berkaca mata ini adalah wajib pajak yg tidak berada di lombok tetapi justru berada di luar pulau Lombok bahkan di luar negeri.

“Di samping itu, para WP belum sadar akan kewajibannya, letak geografis dan permasalahan hak atas tanah, di tambah lagi kondisi perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Kab. Lobar sendiri memiliki potensi PAD di sektor PBB-P2 dengan adanya pertumbuhan objek pajak. Dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan objek pajak sudah mencapai 20.377 obyek atau 16,86 %, sedangkan nilai dari pertumbuhan itu ditaksir mencapai Rp. 6.340.66.234 atau 92,57 % dari yang ada saat ini.