Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Puskesmas Penimbung

Giri Menang_ 25 Januari 2018. Dinas Kesehatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Barat mengadakan acara Sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Puskesmas Penimbung Kecamatan Gunungsari bertempat di Hotel Green Asri tanggal 25 Januari. Dari aspek demografis atau jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Gunungsari seharusnya memiliki 3 Puskesmas dengan perhitungan setiap 30 ribu penduduk harus ada satu puskesmas. Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 90 ribu jiwa. Hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk merelokasi Puskesmas Penimbung seperti yang diuraikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M. Kes. Selain itu menurut beliau Dari Aspek Geografis karena luasnya wilayah dapat menjadi pertimbangan ketersediaan pembangunan Puskesmas sehingga Lokasi baru Puskesmas Penimbung bisa lebih dijangkau oleh masyarakat Gunungsari.

Ada beberpa point penting yang diuraikan Kepala Dinas Kesehatan Lobar yang menjadi acuan atau pertimbangan Relokasi Puskesmas Penimbung yakni; Puskesmas penimbung perlu direlokasi karena alasan lokasi saat ini yang rawan banjir (karena dekat sungai) dan lokasinya kurang strategis (tidak di pinggir jalan Kabupaten). Untuk Kecamatan Gunungsari Tahun 2020 harus tersedia lahan antara puskesmas Penimbung dengan puskesmas Gunungsari untuk calon lokasi Puskesmas baru (untuk melengkapi kebutuhan 3 puskesmas). Pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya harus memenuhi konsep pelayanan kesehatan tetapi juga memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak hanya dari Pemerintah tetapi juga perlu peran serta dari masyarakat. dan point terakhir adalah IPM Lobar 8 tahun yg lalu diposisi 8, tahun ini diposisi ke 4 dengan capaian 3 indikator utama yang meningkat yaitu Pembangunan Kesehatan (rata-rata lama hidup dan kematian bayi), Pendidikan (lama sekolah dan rerata, Pendapatan/Ekonomi. Pembangunan Kesehatan adalah salah satu indikator yang mengalami peningkatan yang baik dengan ketersediaan 2 Rumah sakit Daerah dan 19 Puskesmas.

Sementara itu di kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lobar H. Joko Wiratno, SE, MM juga turut menyampaikan beberapa arahan. ” Kebutuhan fasilitas kesehatan harus ditingkatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Kebutuhan tanah Relokasi Puskesmas Penimbung telah tersedia pada Anggaran BPKAD tahun. 2018″  H. Joko menguraikan. ditambahkan beliau bahwa Pembangunan Puskesmas ini diperoleh Dinas Kesehatan dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat Tahun 2018, yang tidak semua daerah mampu memperolehnya, untuk itu kita semua harus mendukung pelaksanaannya karena tidak boleh terlambat pelaksanaan dan pencairannya. Apabila progress pelaksanaannya dan pencairannya terlambat meka Anggaran pembangunan selanjutnya dibebankan kepada Pemerintah daerah sendiri. ‘Untuk itu kita perlu segera melaksanakan pengadaan ini untuk mempercepat pembangunannya, dengan dukungan seluruh masyarakat terutama pemilik lahan”  tutup beliau dalam arahannya.

Sementara itu Kartono Hartoyo, SP Kabid RMA BPKAD Lobar yang membidangi masalah pengadaan tanah juga menambahkan mengenai dasar pengadaan tanah yakni Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 angka (3) “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Undang Undang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden No 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ketentuan Pasal 121 : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari dari 5 Ha dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan cara jual beli, atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan demikian Pembangunan Relokasi Puskesmas Penimbung sudah sesuai dengan Undang- undang yang berlaku dan diharapkan pada Tahun 2018 akan mulai dibangun.